JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak keras wacana pengenaan pajak atas penggunaan jalan tol. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada masyarakat dan berpotensi menambah beban ekonomi di tengah tingginya tarif tol yang sudah berlaku.
Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, menegaskan bahwa wacana pajak tol merupakan kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Pengguna jalan tol bukan kelompok elit. Mereka adalah pekerja, pelaku usaha kecil, sopir logistik, hingga keluarga menengah yang bergantung pada tol untuk mobilitas sehari-hari,” kata Rio dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
Menurut dia, penambahan pajak di atas tarif tol yang sudah tinggi hanya akan menciptakan beban berlapis bagi masyarakat. Terlebih, mekanisme kenaikan tarif tol yang berlangsung secara berkala setiap dua tahun telah lebih dulu menjadi tekanan bagi pengguna.
YLKI menilai, jika wacana tersebut diterapkan, dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna jalan tol, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya logistik nasional. Kondisi ini dinilai akan berujung pada kenaikan harga barang dan menekan daya beli masyarakat.
Sebagai langkah konkret, YLKI berencana mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meminta agar rencana tersebut tidak dilanjutkan ke tahap pembahasan kebijakan.
YLKI juga mendorong pemerintah untuk lebih memprioritaskan peningkatan kualitas layanan jalan tol dibandingkan mencari sumber penerimaan baru dari masyarakat. Selain itu, pemerintah diminta mempertimbangkan kebijakan alternatif, seperti pengenaan cukai terhadap produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), yang dinilai lebih relevan sebagai instrumen pengendalian konsumsi.
Lebih jauh, Rio menyatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum apabila wacana pajak tol tetap diberlakukan.
“Jika kebijakan ini diterapkan, YLKI siap mengajukan gugatan demi melindungi kepentingan konsumen,” ujarnya.
YLKI mengingatkan, kebijakan fiskal ke depan seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan daya tahan ekonomi masyarakat serta menghindari efek berantai yang dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi.
Organisasi tersebut juga mendesak pemerintah agar lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan negara tanpa membebani konsumen secara langsung.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
